Abstrak – Negara selalu melakukan pembangunan nasional
diantaranya penyediaan infrastruktur yang sebagian besar merupakan barang
publik. Umumnya, barang publik ini memang harus disediakan oleh pemerintah. Barang ini dikonsumsi secara kolektif oleh seluruh masyarakatnya. Hal ini dilakukan oleh pemerintah karena pada umumnya swasta enggan
terlibat dalam penyediaan tersebut. Suatu barang dikategorikan barang publik
jika memiliki karakteristik non-rival in consumption dan non-excludable (atau
non-eksklusif). Penyediaan barang publik oleh negara memiliki tantangan sendiri
untuk menyediakan barang/jasa yang mampu bersaing dan berkualitas. Beberapa
tantangan yang dihadapi ialah pasar kesulitan mengalokasikan sumber daya untuk
memproduksi barang publik karena memiliki sifat non-rival in consumption dan
non-eksklusif.
Akan tetapi, bukan selamanya barang publik harus disediakan oleh
pemerintah. Karena penggunaannya yang untuk publik, maka pada hakikatnya,
publiklah yang juga harus menyediakannya. Sektor swasta biasanya kemudian
mengembangkan cara-caranya sendiri untuk membangun sektor publik dan mengatasi efek eksternalitas dan free rider
yang dapat menimbulkan inefisiensi tersebut. Namun demikian, untuk barang/jasa
publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan termasuk barang publik
murni, harus sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah untuk menghindari adanya
monopoli dalam pasar dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya.
Kata
Kunci: Berang
publik, teori, manajemen keuangan publik
1.
PENDAHULUAN
Dalam suatu negara, setiap
pemerintahannya selalu melakukan pembangunan nasional menggunakan dana yang
sebagian besar dihimpun melalui pajak. Pembangunan tersebut mencakup penyediaan
fasilitas umum, penyediaan barang/jasa dalam rangka menciptakan sistem hukum, peningkatan
kesejaheraan masyarakat maupun dalam mempertahankan keamanan negaranya. Seluruh
warga negaranya, baik yang membayar pajak maupun tidak, akan merasakan manfaat
atas berbagai program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.
Beberapa penyediaan barang dari
program pembangunan tersebut tergolong barang publik. Umumnya, barang publik
ini memang harus disediakan oleh pemerintah. Barang ini dikonsumsi secara
kolektif oleh seluruh masyarakatnya. Hal ini dilakukan oleh pemerintah karena pada umumnya
swasta enggan terlibat dalam penyediaan tersebut.
2. LANDASAN TEORI
2.1 Metode Penelitian
Kajian untuk paper Seminar Keuangan Publik yang mengambil
tema barang publik ini dilakukan melalui metode observasi kepustakaan dan
pencarian data melalui internet.
2.2 Pengertian Barang Publik
Kata publik berasal dari istilah latin yaitu dari kata
“publicus” yang berarti dewasa, dalam artian menyampaikan gagasan berkaitan
dengan masyarakat. Sedangkan dalam bahasa inggris, kata “public” memiliki arti
dimiliki dan digunakan oleh bangsa, negara atau masyarakat umum. Adapun
definisi secara umum, barang publik ialah barang dan layanan yang diberikan
oleh sektor publik, dalam hal ini pemerintah. Namun definisi ini belum
sepenuhnya benar, karena tidak semua barang yang disediakan oleh sektor publik memiliki
sivat non-rival in consumption dan
non-eksklusif, dimana dua hal tersebut merupakan karakteristik khusus barang
publik.[1]
Non-rival in consumption
memiliki arti bahwa penggunaan satu konsumen terhadap suatu barang tidak akan
mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut.
Sedangkan non-eksklusif ialah siapapun dapat mengakses manfaat dari barang
publik tersebut tanpa terkecuali.
Adapun jenis barang lainnya ialah : barang privat (milik
pribadi), common goods (rival in consumption tetapi tidak
non-eksklusif, yaitu sumber daya milik bersama, contohnya lingkungan, ikan yang
ada di laut), dan toll goods (barang
yang eksklusif namun tidak memiliki rival
in consumption, seperti tv kabel dan jalan tol.)[1]
Adapula yang dinamakan barang publik murni, yang sebagian
besar barang merupakan barang/jasa yang tidak ada persaingan dalam konsumsi dan
yang eksklusif mustahil. (Stiglitz,
2000:128) Contoh dari barang publik murni ialah udara dan matahari.
3. PEMBAHASAN
3.1 Prinsip
Eksternalitas
Dalam dunia nyata, beberapa barang tidak benar-benar
memiliki banyak pesaing ataupun tanpa pesaing. Mayoritas barang berada di
tengah-tengah diantara keduanya. Selalu ada tambahan biaya untuk memberikan
tambahan pelayanan baik pelayananan barang tanpa pesaing (misal pertahanan
keamanan) maupun barang yang memiliki banyak pesaing. Akhirnya diambillah jalan
tengah yang timbul karena eksternalitas. Eksternalitas muncul ketika tindakan satu orang membebankan biaya atau memberikan manfaat
pada orang lain. Eksternalitas positif terjadi ketika tindakan seseorang
memberikan manfaat pada orang lain, sedangkan eksternalitas negatif terjadi
ketika tindakan satu orang membebankan biaya pada orang lain.
3.2 Penyebab Swasta Gagal Menyediakan Barang
Publik
Dilihat dari sifatnya yang non-excludable, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, tidak
ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang
tersebut, sektor swasta pastinya akan menyerahkan pada pihak lain untuk
mengadakan barang publik karena terlalu tidak efisien bagi mereka. Antara biaya
dengan keuntungan yang akan didapatkan tidak bisa (atau cukup lama) untuk
menghasilkan laba.
Hal ini kemudian menimbulkan penafsiran bahwa barang
publik adalah barang yang harus disediakan oleh pemerintah. Pernyataan ini tidak
selamanya benar. Karena penggunaannya yang untuk publik, maka pada hakikatnya,
publiklah yang juga harus menyediakannya. Sektor swasta biasanya kemudian
mengembangkan cara-caranya sendiri untuk membangun sektor publik dan mengatasi efek eksternalitas dan free rider yang dapat menimbulkan
inefisiensi tersebut. Contohnya sistem jalan toll, sehingga hanya mereka yang
membayar yang dapat menggunakan jalan tersebut.[2]
3.3 Barang Publik Murni dan Penghambatnya
Ada beberapa barang yang tidak bersifat konsumsi bersama.
Sebagai contoh, dua orang tidak dapat mengkonsumsi roti secara bersama-sama. Manfaat
dan kepuasan memakan roti tidak tersedia bagi kedua orang tersebut. Ketika
mengkonsumsi barang yang tidak dapat dikomsumsi oleh orang lain, komsumsi dua
orang tersebut dapat disebut sebagai rival. Non-eksklusifitas terjadi
ketika anda tidak membayar penjual roti, maka anda tidak dapat mengkonsumsi
roti tersebut.
Akibat
dari contoh kasus di atas, maka dapat timbul beberapa masalah, diantaranya:
a.
pemanfaatan barang publik cenderung berlebihan
b.
barang publik tidak memiliki harga. Hal ini
disebabkan antara lain sulitnya menentukan standar harga maupun karena barang
publik yang tidak diperdagangkan.
c.
Tidak adanya keuntungan membuat orang-orang
tidak mau (kalaupun ada sangat sedikit jumlahnya) untuk menyediakannya ataupun
melestarikannya. Oleh karenanya pemerintah berperan dengan menarik pajak dari
masyarakat dan dana tersebut digunakan untuk menyediakan barang publik.
d.
Utilitas yang diperoleh setiap rumah tangga
dari barang publik murni adalah fungsi peningkatan tingkat persediaan dan
fungsi penurunan penggunaannya.
Selain itu akan ada
permasalahan lain, yaitu adanya free
riders dalam pemanfaatan barang publik. Free
Riders ialah mereka yang ikut
menikmati barang publik tanpa mengeluarkan kontribusi tertentu, sementara
sebenarnya ada pihak lain yang berkontribusi untuk mengadakan barang publik
tersebut. Contohnya adalah mereka yang tidak membayar pajak tadi, tapi ikut
menikmati barang/jasa yang diadakan atas biaya pajak. Aatau ketika sebuah jembatan
dibangun dengan kerja bakti. Free rider
ialah mereka yang tidak ikut kerja bakti, tetapi kemudian ikut menggunakan
jalan desa tersebut.
3.4 Efisiensi Pareto
Efisiensi Pareto terjadi situasi ketika suatu perangkat
barang dan jasa tertentu dibagi diantara konsumen dengan cara sedemikian rupa
sehingga tidak seorangpun dapat dibuat lebih baik (lebih sejahtera) tanpa
menyebabkan ada yang menjadi lebih buruk (membuat orang lain dirugikan).
Terdapat tiga aspek dari Efisiensi Pareto ini. Pertama,
efisien dalam pertukaran. Kedua, efisien dalam produksi. Ketiga, efisiensi
dalam keseluruhan (overall/mix efficiency).
Efisiensi dalam pertukaran adalah suatu pengalokasian sejumlah barang yang
tertentu jumlahnya dalam suatu ekonomi pertukaran disebut (pareto) efisien
jika, melalui realokasi barang-barang, tidak seorang individupun dapat
memperoleh kesejahteraan tanpa mengurangi kesejahteraan individu lainnya. Efisiensi
dalam produksi terjadi apabila dalam suatu masyarakat dengan dalam
mengalokasikan sumber-sumber produksi jika tidak ada suatu barang yang dapat
diproduksi tanpa keharusan mengu-rangi produksi barang lainnya. Efisiensi
keseluruhan dalam suatu ekonomi adalah jika tidak seorangpun yang dapat
ditingkatkan kesejahteraannya dengan tanpa membuat kesejahteraan yang lainnya
berkurang. [3]
3.5 Tantangan Penyediaan Barang Publik
Meskipun barang publik diperlukan dalam ekonomi pasar, penyediaan barang-barang publik menyajikan tantangan
yang sulit untuk masuk ke pasar
tersebut. Pasar sangat efisien dalam memproduksi barang pribadi karena barang tersebut keduanya
rival in consumption dan dikecualikan, sehingga pasar akan mengalami
kesulitan untuk mengalokasikan sumber daya
untuk produksi barang publik yang tak memiliki rival dan non-excludable.
Dengan adanya rivalitas memungkinkan produsen untuk
secara akurat menghitung efisiensi dan mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk
produk mereka dan memungkinkan produsen untuk mendapatkan bayaran untuk barang
mereka. Dengan adanya rivalitas pula, membuat setiap individu dapat memilih
untuk mengkonsumsi barang yang sesuai dengan seleranya masing-masing. Berbeda
dengan barang publik, yang jarang sekali ada pesaing, sehingga mau tidak mau
pelanggan harus memakai barang/jasa tersebut walaupun mereka kurang puas
terhadap barang/jasa yang diberikan.[1]
Sedangkan excludable,
akan dapat menghilangkan kesempatan bagi pelanggan untuk menggunakan barang
tanpa membayar. Berbeda dengan barang publik, yang menyediakan barang kepada
siapa saja secara percuma dan tak jarang menimbulkan free riders dalam pemanfaatannya. Dengan adanya pasar, terjadi
transaksi permintaan dan penawaran sehingga suatu ketika juga dapat terjadi
efisiensi pareto dan mencegah adanya pasokan yang oversupply maupun undersupply
(konsep harga menurut pasar).[1]
4. KESIMPULAN
Penyediaan barang publik oleh negara memiliki tantangan
sendiri untuk menyediakan barang/jasa yang mampu bersaing dan berkualitas.
Bberapa tantangan yang dihadapi ialah pasar kesulitan mengalokasikan sumber
daya untuk memproduksi barang publik karena memiliki sifat non-rival in consumption dan non-eksklusif.
Akan tetapi, bukan selamanya barang publik harus
disediakan oleh pemerintah. Karena penggunaannya yang untuk publik, maka pada
hakikatnya, publiklah yang juga harus menyediakannya. Sektor swasta biasanya
kemudian mengembangkan cara-caranya sendiri untuk membangun sektor publik dan mengatasi efek eksternalitas dan free rider yang dapat menimbulkan
inefisiensi tersebut. Contohnya ialah sistem jalan toll yang hanya mereka yang membayar yang dapat
menggunakan jalan tersebut.
Namun demikian, untuk barang/jasa publik yang menyangkut
hajat hidup orang banyak dan termasuk barang publik murni, harus sepenuhnya
dikendalikan oleh pemerintah untuk menghindari adanya monopoli dalam pasar dan
digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya.
REFERENSI
[1] Trogen,
Paul C. Handbook of Public Sector
Economics. Michigan : Grand Valley State University Grand Rapids, 2004
[2] Prasetya, Ferry SE., M.App Ec Modul
Ekonomi Publik. Malang : Universitas Brawijaya, 2012
[3] --
. Ekonomi Publik. http://gioandi.wordpress.com/ekonomi-publik/
diakses pada tanggal 7 November 2013.
0 comments:
Posting Komentar