Praktik Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Finlandia

Abstrak – Finlandia dinobatkan sebagai negara yang hampir nihil dari korupsi. Padahal, negara ini tidak memiliki lembaga antikorupsi sebagaimana negara lainnya. Hal ini tidak lepas dari etika dan budaya masyarakatnya, yaitu menjunjung tinggi kejujuran dan sikap sederhana. Selain itu peran pemerintah yang netral dan adil dengan memiliki pegawai berintegritas turut menjadi segi positif membangun budaya antikorupsi. Ditambah adanya pemerataan pendapatan, kualitas pendidikan yang sangat baik, tingkat kesejahteraan yang tinggi masyarakatnya membuuat disparitas ekonomi sangat rendah dan menciptakan masyarakat yang humanis, religius dan menjauhi korupsi.

Kata Kunci: pencegahan, praktik korupsi, finlandia

1.      PENDAHULUAN

Finlandia dinobatkan sebagai salah satu negara yang hampir nihil dari korupsi. Dalam survei Indeks Prestasi Korupsi pun, Finlandia selalu menempatkan diri sebagai tiga besar negara terbaik dalam melawan korupsi. Hal ini tak lepas dari budaya masyarakat Finlandia yang sederhana, memiliki budaya jujur, malu berbohong serta memiliki pendidikan terbaik sedunia.

Bahkan salah seorang Perdana Menterinya, Anneli Jattenmaki pada Juni 2003 pernah mengundurkan diri dari jabatannya karena dia berbohong. Ia mindur setelah berbohong kepada parlemen dan rakyatnya mengenai kebocoran informasi politik saat dia berkampanye. “Kalau kepercayaan hilang, berarti posisi juga hilang. Saya telah kehilangan kepercayaan itu. Dan jelas, waktu saya sebagai perdana menteri telah berlalu,” ujarnya ketika menyampaikan pengunduran dirinya. Sungguh suatu kejujuran yang perlu kita contoh.^[1]

2.       LANDASAN TEORI

2.1    Metode Penelitian

Kajian untuk paper praktik pencegahan dan pemberantasan korupsi di Finlandia ini dilakukan melalui metode observasi kepustakaan dan pencarian data melalui internet.

2.2    Sejarah Korupsi Finlandia

Finlandia merupakan negara yang pernah dijajah oleh Rusia pada abad ke-18. Saat itu kondisi masyarakat di sana miskin, tidak berpendidikan, tergantung pada sektor pertanian serta memiliki iklim yang dingin secara ekstrim karena wilayah geografisnya yang mendekati kutub utara. Akan tetap, setelah meraih kemerdekaan dan membentuk negara yang demokratis, Finlandia mampu menumbuhkan kepercayaan diri masyarakat, menjunjung tinggi nilai kejujuran serta perilaku masyaraktnya yang bersikap sederhana yang membuat negara tersebut maju.  Hingga kini, Finlandia terkenal dengan kualitas pendidikan nomor satu sedunia, peringkat 5 besar negara terbersih, memiliki industri terdepan terutama dalam perangkat telekomunikasi dan dunia  otomotif.

Salah Satu Panorama Kota di Pinggir Finlandia

3.      PEMBAHASAN

3.1       Budaya AntiKorupsi di Finlandia

Di Finlandia kasus korupsi tidak selalu melibatkan nilai uang yang berujung pada dipidananya pelaku korupsi. Kasus seperti menunda pengumuman penting yang wajib diketahui masyarakat, merendahkan prinsip kesamaan hak, membuat putusan dengan pertimbangan yang tidak tepat dan bersikap diskriminatif, juga dapat dikategorikan sebagai tindakan pejabat publik yang terkait dengan korupsi. Adapun salah satu kasus yang menggemparkan ialah mundurnya seorang perdana menteri yang baru menjabat 69 hari karena ia berbohong ketika berkampanye. Budaya jujur merupakan akhlak yang dijunjung di sini.

Selain itu, dengan baiknya sistem pendidikan, standar hidup yang tinggi, disparitas pendapatan yang rendah serta kesejahteraan yang baik mampu meminimalisir warganya dari tindakan korupsi. Meskipun masyarakatnya  dikenai pajak yang besar namun diimbangi dengan pemberian layanan sosial, kesehatan dan pendidikan yang berkualitas bagi warganya.

Budaya kental yang lainnya ialah semangat hidup sederhana. Bahkan memiliki satu mobil dirasa sangat berlebih, mengingat sarana transportasi di Finlandia sangat baik. Masyarakatpun sangat religius. Meskipun salju tebal selalu menyelimuti, rumah ibadah terus sesak dipenuhi oleh masyarakat yang ingin beribadah. Spirit hidup sederhana tersebut, memberikan makna tersendiri bagi perilaku masyarakat untuk antikorupsi.

3.2  Komitmen AntiKorupsi Pemerintah Finlandia

Di Finlandia, jangankan korupsi, berbohong saja sudah tidak disukai rakyat. Jika terdapat pegawai pemerintah yang tertangkap memberikan atau menerima suap, hal itu akan menimbulkan aib sosial yang sangat kuat. Integritas pegawai pemerintah dalam bekerja menjadi bagian penting dalam mencegah korupsi. Integritas yang tinggi membuat pegawai pemerintah di Finlandia menjunjung tinggi reputasi. Hancurnya reputasi akibat perbuatan tercela biasanya berakhir dengan keluarnya pegawai tersebut dari pekerjaan sebagai pegawai pemerintah terutama karena dorongan rasa malu.

Sistem perekrutan pegawai pemerintahan yang baik dan tidak pernah ada kepentingan politik untuk memasukkan saudara/relasinya untuk menjadi pegawai pemerintahan. Akhirnya rakyatpun memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk bertindak adil dan objektif. Ditambah dengan adanya undang-undang yang menekankan penjabat publik untuk adil dalam melaksanakan tugasnya.

Terdapat dua undang-undang yang mengatur masalah korupsi di Finlandia yaitu UU Prosedur Administrasi dan UU Hukum Pidana. UU Prosedur Administrasi ditekankan untuk memajukan perilaku yang baik dalam organisasi publik. Prinsip-prinsip yang melandasinya antara lain, menekankan pejabat untuk bertindak adil dan melaksanakan pekerjaannya, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam memberikan pelayanan, mereka dilarang memungut biaya. Sanksi bagi pegawai yang melanggar dapat berupa teguran tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat.  ^[2]

Di sisi lain, pegawai pemerintah di Finlandia termasuk subjek hukum pidana, menurut UU Hukum Pidana. Ada pasal-pasal khusus yang mengatur perbuatan pegawai pemerintah yang dikategorikan sebagai melanggar hukum, seperti menerima suap, melakukan pemerasan, menerima suap sebagai anggota parlemen, membocorkan rahasia jabatan, dan melanggar kewajiban jabatan.^[2]

Dari keberhasilan pemerintah mengungkap dan menangkap kasus korupsi pun terbilang mendekati nol.  Pada tahun 2003, hanya ada satu kasus penyuapan yang ditangani dan terbukti. Sedangkan tahun 2002, dari dua kasus suap yang ditangani, satu kasus terbukti. Mengingat kasus korupsi sangat jarang terjadi di Finlandia, pengungkapan kasus korupsi akan memperoleh liputan yang luas dari media massa. ^[2]

3.3   Lembaga Anti Korupsi

 Di Finlandia, pengendalian administratif didesentralisasikan ke berbagai institusi pemerintah dan pencegahan korupsi ditangani oleh beberapa institusi. Ini dilakukan karena pemerintahan setempat tidak mempunyai lembaga khusus untuk menangani masalah korupsi.

Dalam memerangi korupsi, di Finlandia terdapat The National Audit Office yang mandiri. The National Audit Office bertugas melakukan audit keuangan dan audit kinerja. Fungsinya seperti BPK di Indonesia. Tugasnya melakukan audit keuangan dan audit kinerja. Masyarakat dapat menyampaikan komplain/ keluhan atas berbagai masalah terkait dengan manajemen keuangan pemerintah, ekonomi publik, atau dugaan penyalahgunaan dana pemerintah.

Adapun peran kunci dalam pemberantasan korupsi dilaksanakan oleh Kepolisian Nasional, melalui Komisariat Jenderal Polisi Yudisial yang ditetapkan melalui Royal Decree pada 17 Februari 1998. Polisi Yudisial berada di bawah otoritas Kementerian Kehakiman (Minister of Justice).

Lembaga lain yang berperan dalam melawan korupsi adalah Criminal Investigation of Corruption (OCRC) atau Lembaga Investigasi Korupsi. Sayangnya, OCRC melakukan tugas investigasinya hanya jika diminta oleh kejaksaan dan tidak dapat bertindak atas inisiatif sendiri.

OCRC bertanggung jawab untuk:

1)      Menyelidiki kejahatan yang kompleks dan serius serta pelanggaran kepentingan publik termasuk korupsi di sektor swasta;

2)      Mendukung brigade polisi peradilan (judicial police) dalam menyelidiki pelanggaran dan kejahatan tersebut;

3)      mendukung kegiatan dalam kasus menyelidiki pelanggaran yang dilakukan terkait dengan kontrak pengadaan publik dan subsidi publik. OCRC juga bertugas mengawasi urusan otorisasi, izin, dan persetujuan yang relatif rawan korupsi,

4)      Mengelola dan memanfaatkan dokumentasi khusus dalam mencegah dan melawan korupsi.^[3]

Dewan Nasional untuk Pencegahan Kejahatan (Rikoksentorjunta/National Council for Crime Prevention) juga berperan dalam pencegahan korupsi. NCCP adalah sebuah otoritas di Finlandia yang mendampingi lembaga negara lain dalam mengembangkan dan melaksanakan pengukuran spesifik dalam aksi pencegahan korupsi. ^[3]

2.      KESIMPULAN

Finlandia yang telah mengalami kebangkitan setelah penjajahan Rusia, mampu membangun negaranya bersih dari korupsi dan menjadi acuan negara lain dalam memerangi korupsi. Tak lain karena sikap masyarakat yang memiliki moral dan etika yang baik, diantaranya kejujuran dan kesederhanaan.

Selain itu peran pemerintah yang netral dan adil dengan memiliki pegawai berintegritas turut menjadi segi positif membangun budaya antikorupsi. Ditambah adanya pemerataan pendapatan, kualitas pendidikan yang sangat baik, tingkat kesejahteraan yang tinggi masyarakatnya membuuat disparitas ekonomi sangat rendah dan menciptakan masyarakat yang humanis, religius dan menjauhi korupsi.

Dengan pencapaian inipun, Finlandia juga turut membantu negara lain untuk memberantas korupsi dengan mendirikan National Council for Crime Prevention sehingga negara lain dapat mengambil ilmu dan mengadopsi sistem masyarakat dan pemerintahan Filnandia dalam menyikapi kasis korupsi.

DAFTAR REFERENSI

[1]     Finlandia >< Indonesia http://freqz.blogspot.com/2006/05/finlandia-indonesia.html diakses pada 26 Agustus 2013

[2]     http://nusantaranews.wordpress.com/2009/12/08/budaya-antikorupsi-dari-finlandia/ diakses pada 26 Agustus 2013

[3]   Criminal Investigation of Corruption (OCRC), http://www.iaaca.org/AntiCorruptionAuthorities/ ByCountriesandRegions/F/Finlandjigou/201202/t20120209_801474.shtml, diakses pada 26 Agustus 2013