Gambaran Umum Dunia Pajak : Hasil Studi Kasus Perpajakan di Seluruh Dunia

Tidak ada suatu ilmu pasti tentang bagaimana sistem pajak yang ideal yang dapat diaplikasikan di seluruh negara. Karena, dalam merumuskan tentang pajak dan perhitungannya harus ditentukan dengan mempertimbangkan struktur ekonomi, kapasitasnya untuk mengelola pajak, kebutuhan pelayanan publik, dan berbagai faktor lainnya.

Namun demikian, ada beberapa teori yang penting dalam kebijakan pajak, tingkat dan struktur pajak serta pola perpajakan yang telah berubah dalam beberapa tahun terakhir yang dapat kita tinjau berdasarkan data yang dikumpulkan selama beberapa tahun terakhir untuk 168 negara yang ada. Berikut hasil analisis yang telah dilakukan oleh Tanzi dalam melihat perpajakan dalam kacamata dunia.

1.    Tingkat Pajak      

Rata-rata, rasio pajak terhadap PDB -adalah < 20%  dari PDB (18,8%) untuk 168 negara yang telah dilakukan sampel. Bahkan, ada yang memiliki rasio pajak < 10% di beberapa negara kecil dan semua berpenghasilan rendah, seperti Myanmar, Guatemala, dan Republik Afrika Tengah. Seadngkan yang memperoleh >40% dari GDP diantaranya Perancis dan Swedia. Negara dengan pendapatan sumber daya yang kaya alam, seperti Venezuela dan Azerbaijan , cenderung memiliki rasio pajak yang lebih tinggi daripada negara-negara lain yang.

Pendapatan Per kapita	Jumlah Negara	Kriteria	Tax Ratio
< USD 1.000	89	Penghasilan rendah	17%
USD 1.000 – USD 17.000	51	Penghasilan menengah	22%
> USD 17.000	24	Penghasilan tinggi	27%

Tabel 1.1 Hasil Studi Kasus Hubungan antara PDB dengan Tax Ratio oleh Tanzi

2.   Struktur Pajak

Cara masing-masing negara dalam menaikkan pajak juga berbeda-beda. Hal tersebut tergantung pada banyak faktor seperti struktur ekonomi, sejarah, dan struktur pajak di negara tetangga. Untuk sampel secara keseluruhan, Pajak Konsumsi dan PPh masing-masing menyumbang hampir 40% dari total pajak. Dalam kategori pajak konsumsi, PPN dan cukai masing-masing juga  menyumbang sekitar 40% dari jumlah total. Sedangkan sisanya, diperoleh dari pajak impor dan ekspor. 

        

Struktur pendapatan suatu negara tampaknya tergantung sampai batas tertentu pada lokasi dan struktur ekonomi. Di negara berpulau kecil seperti Barbados, misalnya, pajak perdagangan internasional dapat memainkan peran yang luar biasa penting. Lebih umum, pajak perdagangan cenderung secara keseluruhan menjadi lebih penting dalam kelompok berpenghasilan rendah, di mana jumlahnya mencapai 24% dari pendapatan pajak, dibandingkan dengan hanya 1% pada kelompok berpenghasilan lebih tinggi. 

Dari hasil analisis Tanzi, diperoleh kesimpulan bahwa semakin tinggi pendapatan per kapita, maka semakin besar pula ketergantungan negara dalam penerimaan pajak dari sektor PPh OP. Sedangkan untuk negara berkembang, justru pajak konsumsilah yang memiliki peranan lebih penting dibanding PPh OP. Dilihat dalam struktur pajaknya, negara berpenghasilan rendah cenderung untuk meningkatkan pendapatan lebih di perbatasan, dimana mereka dapat mengenakan pajak barang impor, ekspor dan cukai. Sebaliknya, PPN yang cenderung membutuhkan administrasi dan teknologi yang canggih, lebih diandalkan oleh negara-negara maju.

Adapun kesimpulan dari peneliian Tanzi ialah setiap negara memiliki tingkat dan struktur pajak yang berbeda. Namun setidaknya dapat diambil benang merahnya dengan menggolongkan negara tersebut berdasar PDB. Negara yang tidak memiliki struktur pemerintahan yang efektif dapat mengembangkan dan menerapkan sistem pajak efektif dan efisien jika mereka dapat menyediakan kebutuhan rakyat mereka dan mendorong untuk berpartisipasi secara efektif dalam perekonomian dunia. Sementara globalisasi dapat menyebabkan konvergensi lebih lanjut dari sistem pajak , bukti sampai saat ini menunjukkan bahwa ukuran dan struktur perpajakan di sebagian besar negara akan terus sebagian besar didominasi oleh domestik ketimbang faktor global.

Apa yang Bisa Dilakukan Perpajakan?

Tujuan utama perpajakan adalah untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membiayai kegiatan sektor publik dalam cara yang non-inflasi. Dan merupakan hal yang wajar, bahwa setiap orang akan menghindar dari pajak. Sehingga diperlukan kebijakan pajak yang baik untuk meminimalkan biaya-biaya dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pajak. Dan negara sebaiknya membuat kebijakan pajak yang juga bertujuan untuk kebijakan publik seperti mencapai distribusi yang diinginkan pendapatan dan kekayaan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam skala nasional.

Pada dasarnya, sistem pajak timbul karena untuk mengungkit pendapatan negara dalam membiayai roda pemerintahannya. Sehingga dibuatlah bermacam sistem dan tarif  pajak yang mengikat warganya untuk membayar pajak atas pendapatan maupun konsumsi yang mereka lakukan. Reformasi pajak yang telah dilakukan di beberapa negara, pada tahap awal sering meningkatkan biaya penegakan dan kepatuhan namun ke depannya dapat meningkatkan efisiensi biaya. Karena diharapkan dengan penegakan hukum tersebut, para pembayar pajak akan patuh dan membayar pajak secara sukarela. 

Selain itu, pajak timbul karena alasan efisiensi ekonomi. Pajak merupakan sarana untuk mentransfer sumber daya dari pihak swasta untuk kepentingan umum secara merata dan bukan merupakan biaya ekonomi. Biaya ekonomi terjadi ketika jumlah sumber daya yang tersedia untuk digunakan masyarakat dikurangi dengan pajak. Namun ada beberapa komponen dari pajak yang dapat mengurangi jumlah sumber daya ekonomi, salah satunya ialah biaya pemungutan pajak. Pajak yang telah terkumpul ke kas negara, akan dikurangi sebesar biaya pemungutan pajak yang terjadi, misalnya untuk penegakan hukum dan kepatuhan pembayar pajak, sistem administrasi serta pegawai pemungut pajaknya.

Akan tetapi, pajak tetaplah mempengaruhi tingkat kesejahteraan individu dan mengurangi efisiensi sumber daya yang ada. Pajak atas upah dapat mengurangi insentif dalam bekerja. Misalnya, semakin tingggi tingkat pajak terhadap upah di sektor formal, menjadikan individu lebih tertarik di sektor informal. Atau individu berusaha untuk bekerja lebih banyak (lembur) untuk mengimbangi pendapatan yang hilang karena dipotong pajak. Hal ini menjadikan pajak mempengaruhi keputusan individu dalam bekerja dan mengurangi potensi output bangsa.

Pendekatan yang disarankan         
Kebijakan pajak yang baik membutuhkan biaya yang tidak perlu meminimalkan perpajakan. Untuk meminimalkan biaya, pengalaman menunjukkan tiga aturan umum: Pertama, dasar pengenaan pajak harus seluas mungkin. Pajak konsumsi dan pajak atas upah berbasis luas, misalnya masih akan mencegah usaha kerja, tetapi pajak tersebut akan meminimalkan distorsi dalam konsumsi barang jika semua atau sebagian besar barang dan jasa dikenakan pajak.

Kedua, tarif pajak harus ditetapkan serendah mungkin. Selain itu, pendapatan yang diberikan perlu untuk membiayai kegiatan pemerintah secara optimal. Alasannya adalah karena biaya efisiensi pajak muncul dari efeknya pada harga relatif, dan ukuran efek ini secara langsung berkaitan dengan tingkat pajak.

Ketiga, dari perspektif efisiensi, sangatlah penting bahwa perhatian diberikan kepada pajak atas produksi. Negara berkembang dan transisi umumnya perlu untuk menerapkan pajak pada produksi karena beberapa alasan. Pertama, negara dengan kapasitas administratif yang terbatas lebih mudah dan lebih murah untuk mengumpulkan pajak cukai dan penjualan pada titik pembuatan. Kedua, sejauh bahwa pajak merupakan biaya pelayanan publik yang diberikan kepada bisnis, bisnis harus menanggung biaya, melalui pajak, untuk layanan tersebut.

Merupakan catatan penting bahwa keadilan merupakan isu utama dalam merancang sistem pajak.  Sistem pajak dapat dilihat sebagai mekanisme untuk mengambil uang dari sektor swasta dalam rupa efisien, adil dengan administratif murah mungkin. Namun apa yang dianggap adil oleh satu orang mungkin berbeda dengan yang lainnya. Secara tradisional, para ahli pajak telah mendefinisikan keadilan dalam hal ekuitas horizontal dan vertikal. Ekuitas horisontal mencakup pengertian tentang kemampuan atau kapasitas untuk membayar. Ekuitas vertikal membutuhkan perbedaan "tepat" antar wajib pajak dalam keadaan ekonomi yang berbeda.

Kedua konsep di atas memiliki kelemahannya masing. Konsep ekuitas horisontal telah ditantang sebagai tidak lengkap, tidak membantu, dan derivatif. Misalnya, pajak penghasilan sepenuhnya dapat memenuhi persyaratan ekuitas horisontal hanya jika kita menganggap individu memiliki selera identik dan satu jenis kemampuan atau pendapatan.Kkonsep ekuitas horisontal berfokus pada jangka waktu yang singkat, seperti satu tahun, atau gagal mempertimbangkan dampak dari semua pajak atau mengabaikan pelayanan pemerintah atau keuntungan lainnya. Konsep ekuitas horisontal juga tidak berguna kecuali kita dapat menentukan perbedaan penting dan mengapa perbedaan ini membenarkan perlakuan pajak yang berbeda.

Juga ada beberapa tentangan mengenai kegunaan konsep ekuitas vertikal dan tentang apa yang menjadi dasar  yang tepat dalam lapisan perubahan tarif tersebut. Instrumen pajak besar untuk mencapai progresivitas adalah pajak pendapatan individu dan berbagai pajak kekayaan (seperti pajak atas real properti, pajak atas aset pribadi, dan pajak warisan). Tak satu pun dari pajak ini telah sangat efektif di negara berkembang dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Meskipun struktur tarif progresif “kurang adil” dalam penetapan tarifnya, akan tetapi struktur tarif pajak penghasilan yang paling umum menggunakan konsep ini. Konsep dasar ekuitas vertikal ini menilai pajak atas dasar "kemampuan membayar" dengan hasil bahwa orang kaya lebih mampu berkontribusi pada pembiayaan kegiatan pemerintah dibandingkan orang kecil.

Peran pajak penghasilan    
Terdapat beberapa alasan mengapa ada negara berkembang kurang mampu menggunakan sistem pajak untuk redistribusi pendapatan. Pertama, pendapatan dan kekayaan pajak memainkan peran yang relatif kecil dalam struktur pajak negara berkembang dibandingkan dengan negara maju. Di negara Amerika Latin yang datanya tersedia, PPh OP mengumpulkan <1 dari="" pdb="" span="">. Kedua, PPh OP di negara berkembang seringkali hanyalah pemotongan pajak upah. Di banyak negara, pajak atas tenaga kerja di sektor formal terdiri >90% dari total penerimaan pajak pendapatan individu. Artinya, pemerintah kurang menggiatkan penarikan pajak dari kegiatan sektor informal. Ketiga, mungkin saja akan sulit secara politik untuk mengenakan PPh dan pajak kekayaan efektif di banyak negara. Ini mungkin dapat diterima untuk meloloskan peraturan pajak yang ada di teori progresif tetapi dalam prakteknya tidak memaksakan kewajiban pajak yang signifikan pada masyarakat kelas atas. 

Sehingga apa peran PPh dalam mengembangkan negara? Pertama, tujuan negara adalah pertumbuhan ekonomi, kasus yang jelas ada untuk PPh badan, jika hanya untuk mengumpulkan bagian yang adil dari pendapatan bahwa bisnis domestik multinasional dan besar berasal dari kegiatan ekonomi di negara itu. Hal ini tentu saja benar bahwa dengan mengenakan tarif PPh atas badan yang berbeda dengan PPh atas orang pribadi, pemerintah cenderung mencegah operasi bisnis dalam bentuk perusahaan. Tapi mereka juga harus memastikan bahwa pajak perusahaan tidak begitu tinggi untuk mencegah pertumbuhan. Pajak penghasilan pribadi berfungsi untuk mengurangi ketimpangan dalam pendapatan dan kekayaan yang hampir selalu menyertai pertumbuhan. 

Selain itu cara yang paling efektif untuk mengurangi ketidaksetaraan di banyak negara ialah melalui program belanja pajak ditargetkan pada orang miskin. Misalnya, pengeluaran yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan dasar atau layanan kesehatan primer mungkin terbukti lebih efektif dalam mengurangi ketidaksetaraan daripada mencoba untuk mengubah sistem pajak untuk pajak orang kaya. Dalam pendekatan ini, mungkin lebih baik untuk menggunakan sistem pajak untuk meningkatkan pendapatan sebanyak mungkin tanpa memperhatikan kekhawatiran distribusi dan menggunakan program pengeluaran untuk mentransfer sumber daya.

Administrasi Pajak  
Kebijakan pajak terbaik di dunia bernilai sedikit jika tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Desain kebijakan pajak harus memperhitungkan dimensi administrasi perpajakan. Desain Pajak di negara berkembang sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi. Banyak negara berkembang memiliki sektor pertanian tradisional yang besar yang tidak dikenakan pajak. Hal ini merupakan sebagian fungsi dari kebijakan pajak. Sumber daya yang digunakan dalam mengelola dan mematuhi pajak) adalah biaya ekonomi riil, dalam hal kemampuan ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa. Kebijakan pajak yang baik membutuhkan biaya tetap seperti serendah mungkin sementara juga mencapai pendapatan, pertumbuhan , dan tujuan distribusi seefektif mungkin. Tiga catatan yang penting untuk administrasi pajak yang efektif: kemauan politik untuk mengelola sistem pajak secara efektif, strategi yang jelas untuk mencapai tujuan ini dan sumber daya yang memadai untuk tugas tersebut. Ketiga hal tersebut sangat membantu jika sistem pajak dirancang dengan baik, sesuai untuk negara yang bersangkutan, dan relatif sederhana, tetapi bahkan yang terbaik sistem pajak yang dirancang tidak akan terlaksana dengan baik kecuali tiga kondisi tersebut terpenuhi. 

Seringkali perhatian negara fokus kepada masalah sumber daya: yang harus memiliki pejabat terlatih yang memadai, teknologi informasi yang memadai dan sebagainya. Namun, tanpa implementasi strategi yang telah dibuat, bahkan sumber daya yang memadai tidak akan menjamin kesuksesan. Dan tanpa dukungan politik yang memadai, bahkan strategi terbaik tidak dapat secara efektif dilaksanakan. Sayangnya , hanya sedikit negara yang memiliki pejabat pemerintah yang mendukung total kebijakan pajak dan reformasi administrasi pajak. Sering, sebuah negara memerlukan reformasi pajak tersebut sebagai syarat untuk pinjaman. Tidak ada cara ajaib untuk mendapatkan sistem pajak yang baik tanpa perubahan besar dalam administrasi dan kebijakan perpajakan.

Administrasi pajak harus diberikan fungsi kelembagaan yang sesuai, yang mayoritas negara memiliki otoritas pendapatan terpisah. Tantangannya ialah lembaga tersebut harus memiliki staf dan pejabat terlatih. Juga harus terorganisasi dengan baik, yang umumnya berarti struktur organisasi berdasarkan fungsi, bukan berdasar basis pajak. Komputerisasi dan penggunaan teknologi informasi modern yang diintegrasikan ke dalam administrasi perpajakan ialah suatu keniscayaan. 

Administrasi pajak yang efektif membutuhkan pegawai pajak yang berkualitas. Otoritas pajak harus menyediakan pelatihan dan pelatihan kembali staf sesuai kebutuhan. Otoritas pajak perlu mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk administrasi yang efektif dari pembayar pajak, pihak ketiga terkait, dan instansi pemerintah lainnya . Informasi harus disimpan dengan cara yang dapat diakses dan tepat guna serta dilindungi kerahasiannya. Semua ini mudah untuk dikatakan dan sulit untuk dilakukan, tapi itu bukan tugas yang mustahil. 

Tugas pertama dari setiap administrasi perpajakan adalah untuk memfasilitasi kepatuhan.
Pertama, wajib pajak harus ditemukan. Jika wajib pajak diharuskan untuk mendaftar, proses pendaftaran harus semudah mungkin. Sistem harus berada di tempat untuk mengidentifikasi mereka yang tidak mendaftar secara sukarela. Otoritas pajak harus mengadopsi sistem identifikasi wajib pajak yang tepat untuk memfasilitasi kepatuhan dan penegakan hukum. Kedua, otoritas pajak perlu proses untuk menentukan kewajiban pajak. Hal ini dapat dilakukan secara administratif atau melalui prosedur penilaian kepatuhan. Ketiga, pajak harus dikumpulkan dalam satu akun melalui sistem perbankan. Sehingga, otoritas pajak harus menyediakan layanan wajib pajak yang memadai dalam bentuk informasi, pamflet, fasilitas pembayaran, telepon dan pengajuan elektronik, dll untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan sistem semudah mungkin. Pendekatan ini didasarkan pada mengobati wajib pajak sebagai klien ( meskipun tidak satu bersedia ) untuk dilayani dan bukan pencuri ditangkap.

Tentu saja, pasti ada beberapa pembayar pajak tidak jujur. Maka tugas penting kedua adalah untuk mengurangi penggelapan pajak. Di beberapa negara besar, banyak wajib pajak yang melaporkan dan membayar pajak mereka jauh di bawah keadaan yang sebenarnya. Sehingga otoritas pajak perlu  mengalokasikan sumber dayanya untuk meningkatkan pengumpulan pajak dan untuk memastikan semua bagian masyarakat menanggung adil dari beban pajak. Perhatian juga diarahkan untuk memastikan bahwa mereka yang ada di sistem tersebut membayar hutang pajak mereka secepat mungkin. Beban bunga harus dikenakan pada keterlambatan pembayaran untuk memastikan bahwa pembayaran pajak merupakan kewajiban yang tak seharusnya ditunda. Hukuman tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa mereka patuh terhadap aturan pajak dan mengurangi tingkat penggelapan pajak. 

Tugas utama ketiga adalah menjaga administrasi pajak yang jujur​​. Tidak ada pemerintah dapat mengharapkan pembayar pajak untuk rela membayar pajak jika wajib pajak tidak percaya terhadap otoritas pajak atau bahwa pendapatan yang dikumpulkan tidak efektif digunakan. Bahkan struktur pajak yang sehat dan sistem pajak yang baik dapat dirusak oleh otoritas pajak yang korup. 

Petugas pajak harus mendapatkan kompensasi yang cukup sehingga mereka tidak perlu mencuri untuk membiayai kebutuhan hidupnya. Mereka harus terlatih secara profesional, dipromosikan berdasarkan prestasi, dan dinilai dengan standar ketat legalitas dan moralitas. Petugas pajak juga harus memiliki kontak langsung dengan wajib pajak yang sedikit.

Kegagalan untuk mengembangkan administrasi perpajakan yang baik dan kebijakan pajak yang baik bersama-sama telah menjadi masalah tertentu di beberapa negara transisi. Di Rusia, misalnya, ada masalah serius dengan sistem PPN dan kurangnya pengalaman administrasi dan kapasitas. UU PPN disana kala itu, tidak ada kewajiban pajak yang jatuh tempo pada saat pinjaman dibuat dari satu bisnis yang lain. Dengan demikian, pembeli akan mengklaim telah membuat pinjaman yang tidak pernah dilunasi (dan sebenarnya pembayaran untuk barang) kepada pemasok dan tidak ada pajak telah jatuh tempo. Hasilnya adalah kerugian yang signifikan dari pendapatan. 

Perpajakan dan Desentralisasi      
Mereformasi struktur pajak umumnya sulit di negara manapun. Bahkan negara yang berhasil dalam reformasi struktur dan administrasi pajak mungkin masih gagal untuk menuai manfaat yang diharapkan. Salah satu alasan pentingnya peningkatan hubungan fiskal antar pemerintah karena desentralisasi semakin penting di banyak negara, tak terkecuali dalam hal fiskal (Litvack, Ahmad, dan Bird, 1998). Beberapa negara mengantisipasi bahwa pelayanan yang lebih baik akan menghasilkan karena tuntutan dan kebutuhan penduduk yang beragam dapat dilayani secara lebih efektif oleh pejabat setempat yang memiliki informasi yang lebih baik pada apa yang orang inginkan. 

Tidak ada definisi tunggal desentralisasi pendapatan pajak . Tingkat desentralisasi dapat diringkas dalam empat faktor: kepemilikan penerimaan pajak, pilihan basis pajak, pilihan tarif pajak, dan administrasi pajak. Kepemilikan Pendapatan diperlukan jika penerimaan pajak harus dilihat sebagai desentralisasi, namun kepemilikan biasanya tidak cukup untuk melihat pajak sebagai desentralisasi. Pendapatan paling baik dilihat sebagai hibah jika pemerintah daerah hanya memiliki kepemilikan pendapatan, karena tingka , dasar dan administrasi berada di tingkat nasional. 

Dari perspektif akuntabilitas ekonomi dan politik , elemen yang paling penting dari desentralisasi fiskal adalah bahwa pemerintah lokal atau regional yang diizinkan untuk menentukan tarif pajak yang mereka bertanggung jawab secara politik, dan bahwa pajak ini cukup penting untuk meningkatkan pendapatan mereka dalam membiayai program pemerintahan. Sehingga masing-masing daerah memiliki pengetahuannya masing-masing dalam melihat potensi pajak di daerahnya. Kelemahannya ialah, semakin tingginya biaya pemungutan karena terdapat dua level otoritas pajak serta akan memungkinkna terjadinya pajak berganda antara otoritas pajak pusat dengan yang terjadi di daerah.

Menggunakan sistem pajak untuk tujuan non-pajak      
Sistem pajak dapat digunakan untuk mendorong atau menghambat kegiatan tertentu. Misalnya, pajak dapat digunakan untuk mengoreksi kegagalan pasar, seperti eksternalitas positif atau negatif . Eksternalitas ada apabila harga pasar gagal untuk mencerminkan semua manfaat atau biaya yang terkait dengan kegiatan. Eksternalitas negatif klasik adalah polusi. Pemerintah bisa mengatur aktivitas swasta dengan memberikan aturan perilaku dan hukuman bagi swasta yang gagal dalam menjaga kelestarian lingkungan. 

Alternatif lain adalah dengan menggunakan sistem pajak sebagai alat untuk mengoreksi eksternalitas . Pajak atas polusi dapat memperbaiki kegagalan pasar dengan mengharuskan polusi perusahaan untuk menanggung biaya polusi. Selain itu, pajak cukai tembakau, alkohol , dan bensin untuk kendaraan bermotor mungkin berusaha untuk mengurangi penggunaan produk ini dengan memberlakukan biaya tambahan yang mencerminkan beberapa atau semua eksternalitas negatif yang dihasilkan oleh produk ini.

Negara juga menggunakan ketentuan pajak untuk mendorong tabungan pensiun, investasi modal, kepemilikan rumah, dan sejumlah kegiatan lain yang mungkin atau mungkin tidak memiliki unsur kegagalan pasar. Para pembuat kebijakan sering dapat memilih antara subsidi aktivitas langsung seperti hibah atau tidak langsung melalui sistem pajak.